Century.co.id, (Pohuwato) – Moment perayaan Tahun Baru Islam atau 1 Muharram di Kabupaten Pohuwato di gegerkan dengan adanya tudingan salah satu Aleg DPRD Pohuwato Abdullah Kadir Diko yang menilai pemerintah daerah terlalu berlebihan dalam penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan.
Sebagai orang yang ikut prihatin atas pernyataan tersebut, Ketua Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA) Kabupaten Pohuwato Abd Muthalib Karim ini menyampaikan keprihatinannya sekaligus mengecam tindakan anggota legislatif tersebut.
“Beliau (A.K.Diko) ini dengan kapasitasnya, terlalu mengintervensi lebih besar ke dalam, orang seperti beliau harus bicaralah pada tataran memberikan motivasilah kepada sesama umat Islam, tidak kemudian justru terkesan mengucilkan dan kalaupun juga pemerintah mengintervensi dari sisi yang mana ?”, tanya Abd Muthalib Karim kepada media, Selasa (18/07/2023).
Ia menjelaskan, bahwa penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan oleh pemerintah tidak dianggarkan. “Kan ini tidak ada alokasi anggaran dari pemerintah, jangankan di kabupaten, di kecamatan saja kita saja buat kegiatan itu patungan, kita hanya proposal dari pemerintah desa, kelurahan itu juga tidak ada”, ungkap dia.
“Jadi tidak ada itu bicara kalau ada pendanaan dari pemerintah, tidak ada. Jadi, tidak bagus kalo misalnya sampai di buat seperti itu”, lanjut dia lagi.
Justru, kata Ustadz Otan sapaan akrab Abd Muthalib Karim ini mempertanyakan, kenapa kemarin persoalan mendatangkan artis justru tidak kritik, ini malah perayaan tahun Baru Islam dikritik.
“Ini kan aneh, terlalu mensimbolisasikan diri pada prinsip-prinsip moderat atau terjebak pada filosopi kuno, jika penyambutan tahun baru islam dijadikan pencitraan diri sebagai seorang politisi, sekalian kencingi saja sumur air Zam-zam, agar benar-benar terkenal”, lontar Ketua PD HPA Pohuwato ini.
“Dan kami seluruh pengurus Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA) Kabupaten Pohuwato mengecam pernyataan Anggota DPRD Pohuwato ini”, ujar Ustadz Otan menambahkan.
Terakhir, Ketua dari salah satu Yayasan Pendidikan di Pohuwato inipun mengajak seluruh pihak untuk tidak memberikan pernyataan atau statement di media yang sifatnya mengadu domba, provokatif atau memperkeruh suasana yang memungkinkan timbulnya situasi yang tidak diharapkan.
Untuk itu, tegas Ustadz Otan, situasi Kamtibmas harus selalu menjadi perhatian, utamanya bagi semua pihak, termasuk anggota legislatif tersebut.(Dinda)
