Century. co.id (pohuwato)
Pemerintah Kabupaten Pohuwato mulai memperkuat langkah kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Selain menyiapkan koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah juga mendorong pembentukan posko serta penyusunan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat sebagai langkah antisipasi apabila kondisi semakin memburuk.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Karhutla yang dipimpin Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, di Ruang Rapat Gunung Pani, Kantor Bupati Pohuwato, Rabu (26/08/2026).
Dalam rapat itu, Iwan menegaskan ancaman kekeringan dan Karhutla tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja. Diperlukan kesiapan dan keterlibatan seluruh unsur terkait agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
“Ini menyangkut kehidupan kita bersama. Bahayanya juga kepada kita jika terjadi sesuatu, terlebih cuaca yang semakin kita rasakan bersama,” ujar Iwan.
Menurutnya, kondisi kekeringan dan Karhutla telah menjadi perhatian nasional karena terjadi di sejumlah wilayah. Karena itu, Pohuwato perlu mempersiapkan langkah antisipatif sejak dini, termasuk memetakan potensi risiko dan memastikan kesiapan petugas apabila terjadi keadaan darurat.
Iwan secara khusus meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiapkan posko sebagai pusat koordinasi dan kesiapsiagaan. Ia juga berharap penyusunan SK Tanggap Darurat dapat dipersiapkan untuk memperjelas tugas, fungsi, serta tanggung jawab masing-masing unsur dalam penanganan bencana.
“Rapat koordinasi ini bertujuan bagaimana jika terjadi sesuatu, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana langkah penanganannya,” jelas Iwan
Selain kesiapan personel dan kelembagaan, rakor tersebut juga membahas hasil kaji cepat, perkembangan situasi wilayah, serta langkah teknis penanganan yang diperlukan, termasuk kemungkinan penetapan status tanggap darurat sesuai kondisi di lapangan.
Iwan mengingatkan penanganan kekeringan dan Karhutla membutuhkan kekompakan seluruh pihak. Pemerintah daerah, TNI-Polri, instansi kebencanaan, hingga perangkat teknis harus memiliki kesamaan langkah agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.
“Kita tetap berdoa semoga Karhutla serta kekeringan tidak terjadi di daerah ini. Bila itu terjadi, maka kebersamaan dan kekompakan sangat dibutuhkan dalam menangani persoalan tersebut,” tutup Iwan.
