Century.co.id (pohuwato)
Pemerintah Kabupaten Pohuwato mulai memperkuat integrasi data kependudukan dan pendidikan guna meningkatkan akurasi administrasi serta mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
Langkah tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Pohuwato terkait pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), data kependudukan, dan KTP elektronik dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, Penandatanganan berlangsung di ruang kerja Bupati Pohuwato, Selasa (14/7/2026).
Bupati Pohuwato, Saipul Mbuinga, mengatakan integrasi data antarperangkat daerah merupakan kebutuhan penting dalam membangun sistem pemerintahan yang modern, terutama untuk memastikan pelayanan publik berjalan lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran.
Menurutnya, data kependudukan yang valid dapat menjadi dasar dalam mendukung berbagai program pemerintah, termasuk pelayanan di sektor pendidikan.
“Saya mengapresiasi langkah Dinas Dukcapil dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah membangun kolaborasi melalui perjanjian kerja sama ini. Integrasi data kependudukan merupakan fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan,” kata Saipul.
Ia menegaskan, kerja sama tersebut tidak boleh sebatas penandatanganan dokumen, tetapi harus diwujudkan melalui penerapan langsung dalam pelayanan kepada masyarakat.
Bupati juga mengingatkan agar pemanfaatan data dilakukan dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kerja sama ini harus memberikan dampak nyata. Saya ingin pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, dan akurat. Data yang valid akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, sehingga setiap program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Saipul
Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Pohuwato, Supratman Nento, menjelaskan bahwa kerja sama tersebut bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung berbagai kebutuhan administrasi pendidikan.
Melalui integrasi tersebut, proses verifikasi identitas peserta didik diharapkan lebih mudah, validitas data pendidikan meningkat, serta potensi perbedaan data antara sektor kependudukan dan pendidikan dapat diminimalkan.
“Melalui kerja sama ini, pemanfaatan data kependudukan akan semakin optimal dalam mendukung layanan pendidikan. Kami berharap integrasi data ini dapat menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan efisien,” ujar Supratman.
Adapun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pohuwato, Arman Mohamad, menyambut baik kerja sama tersebut karena dinilai dapat memperkuat basis data pendidikan di daerah.
Menurutnya, data kependudukan yang terintegrasi akan mendukung berbagai kebutuhan, mulai dari penerimaan peserta didik baru, penyusunan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), penyaluran bantuan pendidikan hingga perencanaan kebijakan.
“Kami menyambut baik kerja sama ini karena akan memperkuat akurasi data peserta didik di Kabupaten Pohuwato. Data yang valid merupakan fondasi dalam menyusun berbagai kebijakan pendidikan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peserta didik maupun satuan pendidikan,” tutup Arman.
