Pemkab dan DPRD Pohuwato Sepakati Arah Anggaran 2027, Keterbatasan Fiskal Jadi Tantangan

Daerah20 Dilihat

Century. co.id (pohuwato) Pemerintah Kabupaten Pohuwato bersama DPRD resmi menyepakati arah kebijakan dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

 

Kesepakatan ini menjadi pijakan penting dalam menentukan alokasi anggaran serta prioritas program pemerintahan dan pembangunan daerah di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

 

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pohuwato, Senin (24/08/2026).

 

Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, menegaskan kesepakatan KUA-PPAS bukan sekadar penyelesaian tahapan administratif penganggaran, melainkan bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan arah pembangunan Pohuwato pada 2027.

 

“Dengan ditandatanganinya berita acara kesepakatan bersama KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027 ini, maka kita akan melaksanakan tanggung jawab yang sama melalui fungsi dan kewenangan masing-masing untuk pencapaian visi dan misi pembangunan tahun 2027,” ujar Iwan.

 

Ia mengakui, kemampuan fiskal daerah masih menjadi tantangan dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan. Meski demikian, pemerintah daerah berharap keterbatasan anggaran tidak menghambat keberlangsungan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.

 

“Walaupun kami menyadari bahwa alokasi anggaran tahun 2027 masih jauh dari harapan kita bersama, namun dengan keterbatasan anggaran ini kami berharap roda pemerintahan dapat tetap berjalan sesuai dengan harapan kita bersama,” ungkap Iwan

 

Iwan juga menekankan pentingnya kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal kebijakan anggaran. Menurutnya, kesepakatan yang telah dicapai harus menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

 

“Dengan tercapainya kesepakatan KUA-PPAS 2027, pemerintah daerah dan DPRD selanjutnya diharapkan dapat mengawal proses penyusunan APBD dengan memperhatikan skala prioritas, kebutuhan masyarakat, serta kemampuan fiskal Kabupaten Pohuwato,” tutup Iwan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *